Angka Kematian Ibu di Indonesia Tertinggi di ASEAN
Senin,
23 September 2013 13:07 Administrator
Rapor merah di bidang
kependudukan dan keluarga berencana (KKB) menjadi pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan seluruh stakeholder. Salah satu masalah yang mendesak mendapatkan solusi
yakni angka kematian ibu dan bayi.
Sesuai
hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 yang akan diumumkan
kepada masyarakat luas pada akhir September nanti, angka kematian ibu di
Indonesia mencapai 359 meninggal dunia per 100.000 ibu hamil/melahirkan. Masih
tingginya angka kematian ibu melahirkan itu sangat memprihatinkan karena fakta
itu tertinggi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Singapura
mencatat paling rendah angka ibu hamil/melahirkan, hanya 3 ibu meninggal per
100.000 ibu melahirkan. Kemudian disusul Malaysia (5 ibu meninggal/100.000 ibu
melahirkan), Thailand (8-10/ 100.000), Vietnam (50/ 100.000).
"Hasil
SDKI 2012 yang menunjukkan angka ibu meninggal dunia ternyata masih sangat
tinggi. Fakta ini memprihatinkan kita semua. Bayangkan, ada lebih kurang 14.000
ibu yang meninggal karena melahirkan setiap tahun. Tentu banyak sekali
anak-anak dan keluarga yang tidak terurus oleh ibunya," kata Plt Deputi
Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Latbang) Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), DR Wendy Hartanto, saat menyampaikan hasil
survei demografi dan kesehatan Indonesia (SKDI) tahun 2012 di kantor BKKBN
Pusat, Jalan Permata I, Halim Perdanakusuma, Kamis (19/9).
Paparan
hasil SDKI itu menyambut peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2013 pada 26
September nanti. Tampil sebagai pembicara lainnya Deputi BKKBN Julianto
Witjaksono.
Lebih
lanjut Wendy mengatakan, kasus ibu meninggal dunia lebih banyak terjadi di
daerah perdesaan Indonesia Timur. Seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat,
Maluku, dan Sulawesi. "Khusus di Papua, kasus ibu meninggal dunia di usia
produktif mencapai 1.000 per tahun," ujar Wendy Hartanto.
Sementara
itu, Dr Julianto menegaskan, pekerjaan rumah (PR) masalah kependudukan yang
mendesak ditangani sungguh-sungguh dan terkoodinasi secara maksimal oleh
seluruh lembaga terkait, yakni laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih
tinggi. Ihwal angka kelahiran anak masih terjadi stagnasi yakni 1,9 persen.
Padahal target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) hanya 1,1 persen.
"Kegagalan
pencapaian mencegah pertumbuhan penduduk itu antara lain karena faktor sistem
pemerintahan desentralisasi, di mana baru 11 provinsi di Indonesia yang
memiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi (BKKBP). Saat ini
BKKBN hanya bisa menjangkau BKKBP di tingkat provinsi. Tak bisa menjangkau
sampai kabupaten/kota," kata Julianto Witjaksono.
Di
era otonomi daerah sekarang ini, sekitar 480 pemda kabupaten/kota lemah
manajemen kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana (KKB). Kemudian
lemahnya kendali peran serta dan partisipasi masyarakat, kendali operasional
pelaksana KB, kendali sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem pengendali
informasi logistik. (Yon P)
Komentar
Posting Komentar